Paradoks Pengangguran Di Indonesia: Relevansi Peta Jalan Pendidikan Indonesia Dan Dunia Industri

Pengangguran di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang belum menemukan solusi konkret. Ironisnya, tingginya angka pengangguran justru berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi atau pun sekolah menengah, khusunya kejuruan. Setiap tahunnya, ratusan ribu lulusan baru memiliki harapan dapat segera memperoleh pekerjaan, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Fenomena ini mengindikasikan adanya paradoks pendidikan dan ketenagakerjaan, di mana gelar akademik, atau pun bentuk sertifikasi yang seharusnya menjadi tiket menuju dunia kerja justru tidak menjamin keterserapan di pasar tenaga kerja. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi kondisi ini adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Banyak perusahaan mengeluhkan bahwa para lulusan memiliki keterampilan akademik yang baik tetapi kurang dalam hal keterampilan teknis, soft skill, maupun kesiapan kerja yang sesuai dengan standar industri.

Selain itu, ketimpangan antara job supply (jumlah pencari kerja) dan job demand (kebutuhan tenaga kerja) juga memperburuk situasi. Sektor industri yang berkembang pesat, seperti teknologi digital, manufaktur berbasis AI, dan ekonomi kreatif, membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian spesifik, sementara sebagian besar lulusan masih berasal dari jurusan yang kurang relevan dengan perkembangan pasar kerja. Akibatnya, banyak lulusan baru terjebak dalam siklus panjang mencari pekerjaan atau bahkan beralih ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Realitas ini menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan tinggi dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Tanpa adanya reformasi pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri, serta upaya peningkatan link and match antara dunia akademik dan dunia kerja, angka pengangguran terdidik akan terus meningkat. Perguruan tinggi tidak lagi bisa hanya menjadi pencetak gelar akademik, tetapi juga harus berfungsi sebagai inkubator keterampilan yang relevan agar lulusan siap bersaing dalam dunia kerja yang semakin dinamis.

Salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi atau sekolah kejuruan, adalah fenomena job mismatch ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan dunia industri. Fenomena ini menjadi ironi di tengah meningkatnya jumlah lulusan baru setiap tahunnya, tetapi banyak perusahaan justru kesulitan menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Job mismatch terjadi ketika lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang tidak selaras dengan permintaan industri. Banyak lulusan masih berorientasi pada pendidikan akademik, sementara dunia kerja semakin bergerak ke arah skill-based economy yang menuntut keahlian praktis dan spesifik. Contohnya, industri saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian di bidang teknologi digital, data science, dan manufaktur berbasis otomatisasi. Namun, jumlah lulusan dari jurusan sosial-humaniora, yang sering kali tidak dibekali keterampilan teknis spesifik, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari sektor yang sedang berkembang tersebut.

Ketidaksesuaian ini semakin diperparah oleh sistem pendidikan yang cenderung lebih berfokus pada teori daripada praktik. Banyak peserta didik lulus tanpa pengalaman industri yang cukup, karena program magang atau kerja praktik masih dianggap sebagai pelengkap, bukan bagian integral dari kurikulum. Di sisi lain, industri menginginkan tenaga kerja yang siap pakai, bukan yang masih memerlukan pelatihan dari nol. Akibatnya, banyak lulusan menghadapi dilema: mereka memiliki gelar, tetapi tidak memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di pasar kerja. Fenomena ini tidak hanya merugikan para lulusan, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri itu sendiri. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melatih tenaga kerja baru agar sesuai dengan standar pekerjaan mereka. Di saat yang sama, lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya cenderung beralih ke pekerjaan di luar kompetensi mereka atau bahkan tetap menganggur dalam waktu yang lama.

Untuk mengatasi masalah ini, reformasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi sebuah keharusan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri perlu diperkuat melalui program magang wajib, kurikulum berbasis keterampilan, serta pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, peserta didik dan calon lulusan juga harus mulai lebih proaktif dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dengan industri masa kini agar tidak terjebak dalam lingkaran job mismatch yang semakin meluas. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, tetapi pertanyaan mendasar yang masih mengemuka adalah: sejauh mana peta jalan pendidikan Indonesia telah menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia industri? Jika melihat realitas di lapangan, ketidakseimbangan antara lulusan yang dihasilkan dengan kebutuhan tenaga kerja industri masih menjadi persoalan utama. Banyak lulusan perguruan tinggi atau sekolah kejuruan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, bukan karena tidak memiliki pendidikan, tetapi karena keterampilan mereka tidak relevan dengan permintaan industri yang terus berkembang.

Saat ini, dunia industri bergerak cepat ke arah digitalisasi, otomatisasi, dan ekonomi berbasis keterampilan (skill-based economy). Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung berorientasi akademik dengan pendekatan yang lebih teoritis daripada praktis. Kurikulum di banyak institusi pendidikan tinggi atau kejuruan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tren industri, sehingga lulusan sering kali tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, baik dalam hal hard skills seperti penguasaan teknologi, maupun soft skills seperti problem-solving, komunikasi, dan adaptabilitas. Pemerintah sebenarnya telah berupaya menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan industri melalui berbagai kebijakan, seperti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam magang industri, proyek independen, dan kewirausahaan. pun dengan sekolah kejuruan, dalam peta jalan pendidikannya, menekankan keterlibatan penuh insdustri untuk andil secara sistematis dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang relevan bagai pendidikan kejuruan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar dan belum maksimal dilaksanakan. Karena secara sosial ekonomi sendiri, industri memiliki scope dan orientasi yang jauh berbeda atas penyelenggaran pendidikan.

Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri harus diperkuat, tidak hanya dalam bentuk program magang, tetapi juga dalam pembentukan kurikulum yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Jika peta jalan pendidikan Indonesia tidak segera beradaptasi dengan dinamika industri, maka gap antara lulusan dan kebutuhan tenaga kerja akan semakin melebar. Reformasi pendidikan yang lebih progresif dan berbasis keterampilan harus menjadi prioritas, agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Pun ketika secara filosofis, pendidikan adalah sarana membangun peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk individu yang berdaya saing. Namun, di tengah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, perlu ada penyesuaian agar sistem pendidikan tidak hanya mencetak sarjana, tetapi juga menciptakan individu yang siap kerja dengan keterampilan yang relevan. Salah satu langkah utama dalam pengentasan pengangguran adalah menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri, tanpa menghilangkan esensi pendidikan sebagai wahana pembelajaran yang lebih luas. Kurikulum tidak boleh stagnan, tetapi harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Setiap sekolah kejuruan dan perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi periodik terhadap mata kuliah dan pelatihan yang diberikan, dengan memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja.

Namun, perubahan kurikulum saja tidak cukup. Dibutuhkan tim khusus atau bursa kerja di setiap sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki konektivitas tinggi dan kelincahan dalam menjalin kerja sama dengan industri. Tim ini berperan sebagai penghubung antara lulusan dengan dunia kerja, mengidentifikasi tren industri, serta memberikan pembinaan kepada siswa dan mahasiswa terkait dengan keterampilan yang perlu mereka kuasai. Bursa kerja ini juga harus lebih proaktif dalam mencari peluang magang dan rekrutmen langsung dari perusahaan, sehingga lulusan tidak lagi berjalan sendiri dalam mencari pekerjaan. Di sisi lain, industri tidak bisa hanya menjadi "pengguna akhir" tanpa kontribusi terhadap pendidikan. Diperlukan keterlibatan aktif dari dunia industri dalam membentuk peta jalan pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah harus mengintervensi industri agar tidak hanya menuntut lulusan yang siap kerja, tetapi juga turut serta dalam proses pembentukannya. Program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dapat diarahkan ke bidang pendidikan, dengan skema pelatihan, beasiswa, maupun kerja sama dalam menyusun kurikulum yang lebih aplikatif.

Dengan sinergi yang kuat antara sekolah, perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, pengangguran dapat ditekan secara signifikan. Pendidikan tidak hanya menjadi tempat mencari gelar, tetapi juga menjadi ruang bagi individu untuk membangun keterampilan, memahami dinamika dunia kerja, dan siap menghadapi tantangan global. Inilah saatnya pendidikan dan industri berjalan beriringan, bukan sekadar saling menuntut, tetapi bekerja sama demi menciptakan generasi yang lebih berdaya sain

 

 

Ezat Indra Saputra

Saya merupakan anak muda yang turut mengamati fenomena sosial ekonomi di Indonesia, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Memiliki latar belakang pendidikan manajemen, dengan konsentrasi manajemen Sumber daya manusia di Universitas Muhammadiyah Surakarta